Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Agama oleh Badan Peradilan Agama (BADILAG) Mahkamah Agung RI telah diselenggarakan secara Online/Daring pada Jumat, 06 Desember 2022. Bimtek dengan tema “Hadhanah dalam Perspektif Perlindungan Hak Perempuan dan Anak” tersebut dimulai pukul 08.30 hingga 11.30 WIB. Ketua Pengadilan Agama Lamongan Drs. Murdani, S.H., Hakim, Panitera Muda Hukum, Panitera Pengganti serta CPNS Analis Perkara Peradilan hadir di Ruang Media Center untuk mengikuti bimtek tersebut. Bertindak sebagai narasumber Yang Mulia Hakim Agung Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, Bapak Drs. H. Busra, S.H., M.H.

Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI Dr. Drs. Aco Nur, S.H., M.H. memberikan sambutan pada bimtek kali ini dan menjelaskan tujuan diadakannya Bimtek “Hakim dan Panitera diharapkan mampu menilai unsur-unsur bukti yang diajukan para pihak dalam mempertahankan haknya di depan para Majelis Hakim sehingga dapat dihasilkan putusan yang memberikan rasa keadilan kepada para pihak pencari keadilan.” Pesan beliau. Dilanjutkan dengan sambutan dari Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Ditjen Badilag Mahkamah Agung RI Dr. H. Candra Boy Seroza, S.Ag., M. Ag. “Isu Hadhanah tidak hanya merupakan isu nasional, bahkan juga isu internasional. Beberapa negara concern terhadap isu perlindungan anak ini dan merumuskan regulasi maupun aturan mengenai perlindungan hukum terhadap anak” Jelas beliau.

Hakim bisa membuat yurisprudensi dengan menggali fakta-fakta yang ada di persidangan apabila keadaan mengenai perkara hadhanah dengan tetap memerhatikan tujuh unsur dari Komite Hak Anak/CRC (Committee on the Rights of the Children). Begitulah yang disampaikan oleh Yang Mulia Hakim Agung Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, Bapak Drs. H. Busra, S.H., M.H. Unsur-unsur tersebut antara lain :

1. Pendapat atau aspirasi anak (yang sudah mumayyiz)
2. Identitas anak
3. Lingkungan keluarga dan hubungan
4. Perawatan, perlindungan dan keamanan anak
5. Situasi kerentanan
6. Hak anak atas kesehatan
7. Hak anak atas Pendidikan